Banner GCG

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance

Implementasi GCG

Kami telah melakukan asssessment  penerapan GCG di  PT Asuransi  Kredit Indonesia dengan menggunakan  parameter yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN sesuai dengan Keputusan Sekretaris Menteri  BUMN Nomor:  SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni

2012 tentang  lndikator/Parameter  Penilaian dan Evaluasi  Atas Penerapan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Sadan Usaha Milik Negara. Ruang lingkup assessment meliputi aspek-aspek  GCG dalam pengelolaan Perusahaan untuk periode tahun 2020.

Sebagai Sadan Usaha Milik Negara,  PT Asuransi  Kredit Indonesia memiliki kewajiban untuk menerapkan GCG sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor:  Per-01/MBU/2011  tanggal  1     Agustus  2011  tentang  Penerapan  Praktik  GCG pada BUMN.  Sesuai dengan  ketentuan yang diatur dalam  peraturan tersebut,  secara berkala PT Asuransi Kredit Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan GCG di Perseroan.

Tujuan assessment penerapan GCG ini adalah untuk:

  1. Mengukur   kualitas  penerapan  GCG  di   PT  Asuransi   Kredit  Indonesia   melalui penilaian atau evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di Perseroan melalui pemberian skor atau nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG;
  2. Mengidentifikasi  kekuatan dan kelemahan  penerapan  GCG di  PT Asuransi  Kredit Indonesia serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi gap (celah) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG di Perseroan;
  3. Memonitor   konsistensi   penerapan  GCG  di   PT  Asuransi   Kredit  Indonesia   dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG di lingkungan Perseroan;
  4. Memenuhi  ketentuan sebagaimana  ditetapkan  di  dalam Peraturan Menteri  BUMN Nomor Per-01/MBU/2011  tanggal 1    Agustus 2011  tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN.

Pelaksanaan   assessment   penerapan   GCG   ini   merupakan   bagian   dari   proses implementasi GCG yang berkelanjutan di PT Asuransi Kredit Indonesia, sehingga hasil assessment   ini  sekaligus   merupakan   penilaian  atas  kemajuan   pelaksanaan  GCG selama   ini.   Pelaksanaan   prinsip-prinsip   GCG   dan   infrastruktur   GCG   yang   ada merupakan  tanggung  jawab  Manajemen  Perusahaan.  Tanggung  jawab  kami  terletak pada hasil penilaian atas penerapan GCG tersebut sesuai kerangka acuan assessment.

Aspek Pengujian dalam assessment  penerapan GCG di  PT Asuransi Kredit Indonesia, meliputi: (1) Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan, (2) Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal, (3) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas,  (4) Direksi,  (5) Pengungkapan lnformasi dan Transparansi, dan (6) Aspek Lainnya. Jumlah  indikator pengujian penerapan  GCG adalah sebanyak 43 indikator dengan  153  parameter  pengujian.

Berdasarkan  hasil  assessment penerapan  GCG  di  PT Asuransi  Kredit  Indonesia  tahun

2020  total  skor  yang  diperoleh  sebesar  94,581  dari  total  bobot  sebesar  100,000 atau memperoleh   capaian  sebesar  94,58%  yang  menunjukkan   bahwa  penerapan  GCG  di PT  Asuransi  Kredit  Indonesia  pada  tahun  2020  telah  mencapai  kualifikasi  SANGAT BAIK.

Selanjutnya  hasil  assessment  penerapan  GCG  di  PT Asuransi  Kredit  Indonesia  tahun

2020 dapat diikhtisarkan  sebagai  berikut:

Tabel   di   atas   menggambarkan    perbandingan    antara   kondisi   penerapan   GCG   di PT Asuransi  Kredit Indonesia dengan  praktik terbaik  penerapan  GCG.  Beberapa  aspek penilaian  telah  mendekati  standar  dan  best practice,  namun  pada  area  tertentu  masih memerlukan  peningkatan.

Pedoman Pelaporan Pelanggaran

Download Pedoman Palaporan Pelanggaran

Perusahaan memberikan kesempatan kepada segenap Insan Perusahaan untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran kepada Perusahaan secara pribadi, melalui surat, kotak pengaduan atau media lainnya yang disediakan oleh Perusahaan untuk kepentingan pelaporan pelanggaran.

Perusahan menyediakan 2 (dua) alternatif pengelolaan pelaporan, yaitu melalui jalur Direksi dan jalur Dewan Komisaris sesuai dengan level pelaku pelanggaran, yaitu :

Penyampaian pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi, dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke perusahaan dengan alamat:

Direksi PT ASKRINDO (Persero)
Email : tpp@askrindo.co.id
u.p Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. No.8
Jakarta Pusat 10610

Penyampaian pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja dari Organ Pendukung Direksi dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke perusahaan dengan alamat:

Dewan Komisaris PT ASKRINDO (Persero)
u.p Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. No.8
Jakarta Pusat 10610

Penyediaan media ini dimaksudkan untuk menyampaikan dugaan pelanggaran terhadap Korupsi, Suap, Benturan Kepentingan, Pencurian, Kecurangan, melanggar hukum dan peraturan perusahaan namun tidak termasuk permasalahan yang terkait dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), Keluhan Pribadi, SDM dan Fasilitas perusahaan.

Pelaporan/penyingkapan yang mendapat prioritas untuk ditindaklanjuti adalah kasus yang terjadi 2 (dua) tahun terakhir.

Setiap pelaporan yang memiliki akurasi data dan bukti-bukti yang memadai ditindaklanjuti oleh Perusahaan melalui Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran dengan menyebutkan indentitas pelapor secara jelas. Perusahaan dapat memberikan penghargaan (reward) bagi pelapor, apabila pelanggaran yang dilaporkan benar-benar terjadi. Perusahaan akan menjaga kerahasiaan indentitas pelapor, kecuali jika:

  1. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang.
  2. Sejalan dengan kepentingan perubahan dan sejalan dengan tujuan Pedoman GCG ini.
  3. Diperlukan oleh Perusahaan untuk mempertahankan posisi Perusahaan di depan hukum.

Pedoman Etika Bisnis & Etika Kerja

Download Pedoman Etika Bisnis & Etika Kerja

Askrindo menyadari akan pentingnya arti implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi Pemilik Modal (shareholder)namun juga segenap Pemangku Kepentingan (stakeholder).

Untuk itulah, Direksi PT ASKRINDO berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten melalui penerbitan Surat Keputusan Direksi No. : 155/KEP/DIR/VII/2015 tentang Penyempurnaan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (Code Of Conduct) PT Askrindo.

Pedoman ini terdiri dari Etika Bisnis bagi Perusahaan dan Etika Kerja bagi Jajaran Askrindo yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya Askrindo (Integritas, Porfesional, Motivasi, Kerjasama dan Inovasi) dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.

A. Etika Bisnis

Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, harus memperhatikan etika baik untuk internal maupun eksternal Perusahaan. Etika Bisnis merupakan upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan segenap Stakeholders sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perusahaan.

Etika Bisnis Askrindo sebagaimana yang tertuang pada Pedoman adalah sebagai berikut :

  1.  Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  2.  Kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan hidup;
  3. Pemberian kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mendapatkan pekerjaan, promosi dan pemberhentian kerja;
  4. Standar etika dalam berhubungan dengan Stakeholders, dengan landasan sebagai berikut :
    • Etika hubungan perusahaan dengan Pemerintah
    • Etika hubungan perusahaan dengan Pemegang Saham
    • Etika hubungan perusahaan dengan Karyawan
    • Etika hubungan perusahaan dengan Mitra Kerja
    • Etika hubungan perusahaan dengan Pesaing
    • Etika hubungan perusahaan dengan Tertanggung (Pemegang Polis)
    • Etika hubungan perusahaan dengan Perusahaan Reasuransi
    • Etika hubungan perusahaan dengan Agen
    • Etika hubungan perusahaan dengan Penyedia Barang Dan Jasa/Pemasok
    • Etika hubungan perusahaan dengan Kreditur
    • Etika hubungan perusahaan dengan Tanggung Jawab Sosial
    • Etika hubungan perusahaan dengan Media Massa
    • Etika hubungan perusahaan dengan Organisasi Profesi
  5. Standar etika jajaran manajemen dan karyawan, yang mengatur perilaku beretika dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari dalam pekerjaan, yaitu :
    • 1. Perilaku Sebagai Atasan Terhadap Bawahan
    • 2. Perilaku Sebagai Bawahan Terhadap Atasan
    • 3. Perilaku sebagai Rekan Kerja
    • 4. Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Right)

B.  Etika Kerja

Berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama Askrindo baik Dewan Komisaris, Direksi maupun Karyawan, perusahaan anak dan afiliasi dibawah pengendalian, pemilik modal serta seluruh stakeholder atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Askrindo.

Etika Kerja Askrindo sebagaimana yang tertuang pada Pedoman adalah sebagai berikut :

  • Komitmen Insan Perusahaan
  • Etika menjaga nama baik perusahaan

  • Etika menjaga hubungan baik antar karyawan

  • Etika menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan

  • Etika menjaga dan memanfaatkan harta benda perusahaan

  • Etika menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja

  • Etika melakukan pencatatan data dan pelaporan

  • Etika menghindari benturan kepentingan

  • Etika menghindarkan diri dari penyuapan

  • Etika tidak memanfaatkan kedudukan dan jabatan untuk kepentingan pribadi

  • Etika terkait hadiah atau imbalan dan jamuan bisnis

  • Etika pemanfaatan fasilitas teknologi informasi

  • Etika tidak melakukan ikatan dalam aktivitas politik

  • Perilaku asusila, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba), Minuman keras (miras), perjudian dan merokok