Banner GCG

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance

Implementasi GCG

Sebagai perusahaan penanggung risiko yang memiliki tujuan untuk terus-menerus tumbuh dan berkembang, maka penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) menjadi unsur penting, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapinya juga semakin meningkat. Penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan di Perusahaan juga semakin terus ditingkatkan dalam cakupan dan kedalaman aspek indikator, sehingga akan memperkuat posisi daya saing perusahaan dan dalam rangka mengakomodir aspirasi untuk menjadi Perusahaan yang unggul. Dengan memaksimalkan nilai perusahaan dalam mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan shareholder dan stakeholders, sehingga PT Askrindo dapat meningkatkan nilainya dan pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Penerapan Good Corporate Governance di PT Askrindo (Persero) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. : 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian serta Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), maka penerapan GCG di PT Askrindo dengan komitmen penuh melaksanakan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi yang dituangkan pada berbagai ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan GCG sebagai pedoman. Hal itu diwujudkan dalam :

  • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
  • Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite?komite dan satuan kerja yang menjalankan tungsi pengendalian internal.
  • Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
  • Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal.
  • Rencana strategis.
  • Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Untuk mengoptimalkan penerapan GCG dimaksud, PT Askrindo telah melakukan penguatan infrastruktur, restrukturisasi internal yang mengarah kepada praktik terbaik, penyesuaian dan pembaharuan softstructure, sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang efektif.

Strategi dalam mencapai harapan untuk meningkatkan penerapan GCG di PT Askrindo, dari tahun ke tahun terus menerus dilakukan dan diperbaiki. Pada tanggal 6 September 2013 Direksi telah mengkukuhkan pembentukan Tim Evaluator Penerapan GCG di Askrindo untuk melakukan pengukuran tingkat kepatuhan dalam menerapkan GCG secara self assessment, dimana hasil penilaiannya dalam bentuk skor Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG dan untuk lebih meyakinkan lagi, maka dilakukan assessment yang dilaksanakan oleh konsultan independen.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PT Askrindo memandang bahwa penerapan GCG merupakan kebutuhan dan memberikan keyakinan, bahwa penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan akan dapat meningkatkan kepercayaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya.

PT Askrindo telah menempatkan GCG sebagai sistem dalam pengelolaan perusahaan, sehingga implementasi GCG yang efektif merupakan tantangan strategis yang harus senantiasa ditingkatkan dan terus berbenah diri menuju suatu organisasi yang berkomitmen untuk menerapkan GCG.

Pengembangan GCG mengakomodir adanya perubahan yang dinamis dan terbuka terhadap konsep-konsep baru. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemegang saham, nasabah, agen, mitra kerja serta stakeholders lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan serta meningkatkan nilai?nilai perusahaan. Dalam mewujudkan kredibilitas dan kepercayaan sangat erat kaitannya dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

Kesadaran menjalankan etika yang baik dan tidak mengabaikan aturan-aturan akan mewujudkan keberhasilan perusahaan. Untuk itulah Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ perusahaan selalu berkomitmen untuk terus melaksanakan penerapan GCG. Komitmen tersebut diwujudkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang selalu mengacu kepada aturan yang berlaku, dan menerapkan kebijakan nilai?nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang diwajibkan bagi seluruh organ perusahaan melalui perumusan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (code of conduct).

Pada tahun 2015, Askrindo telah melakukan Sosialisasi GCG,  penandatanganan Pakta Integritas & Penyataan Code of Conduct serta melakukan penyesuiaan Pedoman Soft Structure GCG yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, sebagai berikut:

  • SK No. 155/KEP/DIR/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Penyempurnaan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (Code Of Conduct) PT Askrindo (Persero);
  • SK No. 157/KEP/DIR/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) PT Askrindo (Persero);
  • SK No. 156/KEP/DIR/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Penyempurnaan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) PT Askrindo (Persero);
  • SK  No. 235/KEP/DIR/XI/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Perubahan Panduan Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board  Manual) PT Askrindo (Persero);

Untuk menjamin hasil skor yang obyektif, maka assessment  GCG PT Askrindo (Persero) dilakukan oleh Konsultan Independen PT Sinergi Daya Prima (SDP) menggunakan metodologi yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN yaitu SK No. SK16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 sebanyak 153 parameter dengan hasil skor sebesar 91.48 dengan kualifikasi kualitas Sangat Baik

 

Pedoman Pelaporan Pelanggaran

Download Pedoman Palaporan Pelanggaran

Perusahaan memberikan kesempatan kepada segenap Insan Perusahaan untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran kepada Perusahaan secara pribadi, melalui surat, kotak pengaduan atau media lainnya yang disediakan oleh Perusahaan untuk kepentingan pelaporan pelanggaran.

Perusahan menyediakan 2 (dua) alternatif pengelolaan pelaporan, yaitu melalui jalur Direksi dan jalur Dewan Komisaris sesuai dengan level pelaku pelanggaran, yaitu :

Penyampaian pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi, dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke perusahaan dengan alamat:

Direksi PT ASKRINDO (Persero)
Email : tpp@askrindo.co.id
u.p Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. No.8
Jakarta Pusat 10610

Penyampaian pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja dari Organ Pendukung Direksi dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke perusahaan dengan alamat:

Dewan Komisaris PT ASKRINDO (Persero)
u.p Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. No.8
Jakarta Pusat 10610

Penyediaan media ini dimaksudkan untuk menyampaikan dugaan pelanggaran terhadap Korupsi, Suap, Benturan Kepentingan, Pencurian, Kecurangan, melanggar hukum dan peraturan perusahaan namun tidak termasuk permasalahan yang terkait dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), Keluhan Pribadi, SDM dan Fasilitas perusahaan.

Pelaporan/penyingkapan yang mendapat prioritas untuk ditindaklanjuti adalah kasus yang terjadi 2 (dua) tahun terakhir.

Setiap pelaporan yang memiliki akurasi data dan bukti-bukti yang memadai ditindaklanjuti oleh Perusahaan melalui Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran dengan menyebutkan indentitas pelapor secara jelas. Perusahaan dapat memberikan penghargaan (reward) bagi pelapor, apabila pelanggaran yang dilaporkan benar-benar terjadi. Perusahaan akan menjaga kerahasiaan indentitas pelapor, kecuali jika:

  1. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang.
  2. Sejalan dengan kepentingan perubahan dan sejalan dengan tujuan Pedoman GCG ini.
  3. Diperlukan oleh Perusahaan untuk mempertahankan posisi Perusahaan di depan hukum.

Pedoman Etika Bisnis & Etika Kerja

Download Pedoman Etika Bisnis & Etika Kerja

Askrindo menyadari akan pentingnya arti implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi Pemilik Modal (shareholder)namun juga segenap Pemangku Kepentingan (stakeholder).

Untuk itulah, Direksi PT ASKRINDO berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten melalui penerbitan Surat Keputusan Direksi No. : 155/KEP/DIR/VII/2015 tentang Penyempurnaan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (Code Of Conduct) PT Askrindo.

Pedoman ini terdiri dari Etika Bisnis bagi Perusahaan dan Etika Kerja bagi Jajaran Askrindo yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya Askrindo (Integritas, Porfesional, Motivasi, Kerjasama dan Inovasi) dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.

A. Etika Bisnis

Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, harus memperhatikan etika baik untuk internal maupun eksternal Perusahaan. Etika Bisnis merupakan upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan segenap Stakeholders sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perusahaan.

Etika Bisnis Askrindo sebagaimana yang tertuang pada Pedoman adalah sebagai berikut :

  1.  Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  2.  Kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan hidup;
  3. Pemberian kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mendapatkan pekerjaan, promosi dan pemberhentian kerja;
  4. Standar etika dalam berhubungan dengan Stakeholders, dengan landasan sebagai berikut :
    • Etika hubungan perusahaan dengan Pemerintah
    • Etika hubungan perusahaan dengan Pemegang Saham
    • Etika hubungan perusahaan dengan Karyawan
    • Etika hubungan perusahaan dengan Mitra Kerja
    • Etika hubungan perusahaan dengan Pesaing
    • Etika hubungan perusahaan dengan Tertanggung (Pemegang Polis)
    • Etika hubungan perusahaan dengan Perusahaan Reasuransi
    • Etika hubungan perusahaan dengan Agen
    • Etika hubungan perusahaan dengan Penyedia Barang Dan Jasa/Pemasok
    • Etika hubungan perusahaan dengan Kreditur
    • Etika hubungan perusahaan dengan Tanggung Jawab Sosial
    • Etika hubungan perusahaan dengan Media Massa
    • Etika hubungan perusahaan dengan Organisasi Profesi
  5. Standar etika jajaran manajemen dan karyawan, yang mengatur perilaku beretika dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari dalam pekerjaan, yaitu :
    • 1. Perilaku Sebagai Atasan Terhadap Bawahan
    • 2. Perilaku Sebagai Bawahan Terhadap Atasan
    • 3. Perilaku sebagai Rekan Kerja
    • 4. Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Right)

B.  Etika Kerja

Berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama Askrindo baik Dewan Komisaris, Direksi maupun Karyawan, perusahaan anak dan afiliasi dibawah pengendalian, pemilik modal serta seluruh stakeholder atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Askrindo.

Etika Kerja Askrindo sebagaimana yang tertuang pada Pedoman adalah sebagai berikut :

  • Komitmen Insan Perusahaan
  • Etika menjaga nama baik perusahaan

  • Etika menjaga hubungan baik antar karyawan

  • Etika menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan

  • Etika menjaga dan memanfaatkan harta benda perusahaan

  • Etika menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja

  • Etika melakukan pencatatan data dan pelaporan

  • Etika menghindari benturan kepentingan

  • Etika menghindarkan diri dari penyuapan

  • Etika tidak memanfaatkan kedudukan dan jabatan untuk kepentingan pribadi

  • Etika terkait hadiah atau imbalan dan jamuan bisnis

  • Etika pemanfaatan fasilitas teknologi informasi

  • Etika tidak melakukan ikatan dalam aktivitas politik

  • Perilaku asusila, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba), Minuman keras (miras), perjudian dan merokok